• Oleh Administrator
• - Jun 16, 2025
• - Berita

Transisi Energi Berkeadilan: Pemerintah Harus Pastikan Perempuan & Kelompok Rentan Jadi Prioritas

JAKARTA - Capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia yang baru mencapai 14,68% hingga 2024 menjadi fokus utama dalam Dialog Nasional "Kebijakan Energi untuk Semua: Mendorong Transisi yang Adil dan Inklusif" yang diselenggarakan Yayasan Penabulu di Jakarta pada 11 Juni 2025.

Angka tersebut masih jauh dari target awal pemerintah sebesar 23% pada 2025, menunjukkan perlunya percepatan dalam transisi energi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Riset Yayasan Penabulu melalui proyek Women and Vulnerable Group Benefited and Lead on Transformative and Just Energy Transition in Indonesia (WE for JET) mengungkap disparitas signifikan capaian EBT antar daerah.

Di tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kemajuan dengan bauran EBT sebesar 23,6% pada 2023, berkat pemanfaatan biodiesel B35 dan komitmen menuju 100% energi terbarukan pada 2040 serta Net Zero Emission pada 2050. NTB juga unggul dalam integrasi prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) melalui pelibatan masyarakat rentan dalam perencanaan energi.

Sebaliknya, masih ada daerah yang menghadapi tantangan besar dalam pencapaian bauran EBT dan ketergantungan tinggi pada pembangkit berbahan bakar fosil. Pemanfaatan potensi EBT terhambat oleh kondisi geografis, infrastruktur yang terbatas, rendahnya investasi, dan belum optimalnya pendekatan integratif serta inklusif dalam kebijakan energi.

Dialog ini secara khusus menekankan dampak keterbatasan akses energi modern terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kondisi ini menciptakan beban ganda yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga membatasi peluang ekonomi mereka.

Tantangan utama transisi energi Indonesia meliputi minimnya investasi, regulasi yang belum memadai, serta tingginya ketergantungan pada energi fosil yang masih mendominasi bauran energi nasional.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Niken Arumdati menjadi salah satu narasumber dengan memaparkan "Kebijakan Daerah dalam Mendukung Transisi Energi Berkeadilan: Tantangan dan Solusi".

Kegiatan ini dihadiri 31 organisasi dari berbagai sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPPA, organisasi internasional seperti OXFAM, lembaga advokasi seperti ICEL dan LBH APIK, hingga media nasional.

Dialog nasional ini menargetkan tiga hasil strategis. Pertama, menghasilkan rekomendasi kebijakan inklusif untuk pemutakhiran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Kedua, membentuk mekanisme kolaboratif multi-pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transisi energi yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga berkeadilan sosial.

Penyelenggaraan dialog ini menjadi momentum krusial di tengah upaya Indonesia mengejar target EBT. Dengan melibatkan suara perempuan dan kelompok rentan sebagai agen perubahan, diharapkan kebijakan energi masa depan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Yudi Sutowibowo
Dokumentasi: Dinas ESDM NTB
Redaktur: Niken Arumdati

Artikel ini dapat disiarkan ulang dengan mencantumkan sumber esdm.ntbprov.go.id.

---