• Oleh Administrator
• - Sep 24, 2025
• - Berita

Perempuan dan Kelompok Rentan Didorong Jadi Pemimpin dalam Transisi Energi Berkeadilan di NTB

Lombok, 24 September 2025 — Dalam upaya mewujudkan transisi energi yang adil, transformatif, dan berkelanjutan, keterlibatan perempuan serta kelompok rentan—termasuk penyandang disabilitas—menjadi kunci utama. Hal ini menjadi fokus utama proyek “Women and Vulnerable Group Benefited and Lead on Transformative and Just Energy Transition in Indonesia” (WE for JET) yang diinisiasi oleh Yayasan Penabulu.

Sebagai bagian dari implementasi tahun ketiga proyek tersebut, Yayasan Penabulu menggelar Kick-Off Meeting dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk Mitra WE for JET di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (24/9/2025), di Santika Hotel. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas mitra lokal sekaligus membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi aktif kelompok marginal dalam agenda transisi energi.

Dalam sesi “Kebijakan serta Implementasi Transisi Energi di Wilayah Nusa Tenggara Barat”, Niken Arumdati, ST., M.Sc., Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, Niken menjelaskan latar belakang strategis transisi energi di NTB, yang tidak hanya didorong oleh isu lingkungan, tetapi juga oleh kebutuhan mendesak akan ketahanan energi dan transformasi ekonomi daerah.

“Transisi energi di Provinsi NTB tidak lahir dalam ruang hampa—ia lahir dari kebutuhan nyata untuk membangun ketahanan energi yang berkelanjutan,” ujar Niken. “Karakteristik geografis NTB sebagai wilayah kepulauan membuat kami cukup rentan dalam hal ketersediaan dan distribusi energi. Lebih dari itu, NTB tidak memiliki potensi minyak dan gas, sehingga kami masih harus mengimpor bahan bakar fosil dari luar pulau.”

Ia menambahkan bahwa secara ekonomi, NTB masih sangat bergantung pada sektor tambang—kontribusinya mencapai hampir 20% terhadap PDRB, dan lebih dari 90% ekspor daerah masih didominasi oleh komoditas tambang. “Pemerintah daerah ingin mulai membangun sektor-sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan, salah satunya adalah pariwisata berkelanjutan. Namun, pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa infrastruktur energi yang andal, bersih, dan terjangkau,” tegasnya.

Kedua tantangan inilah—ketergantungan pada impor energi fosil dan dominasi ekonomi tambang—yang mendorong NTB mengambil langkah strategis dalam transisi energi. Komitmen ini bahkan telah dinyatakan secara internasional oleh Wakil Gubernur NTB di COP26 Glasgow, mengingat sumber emisi utama di provinsi ini berasal dari sektor energi, penggunaan lahan, serta pengelolaan limbah.

“Oleh karena itu, strategi transisi energi kami berfokus pada percepatan pengembangan energi terbarukan,” lanjut Niken. Di tingkat daerah, komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan: Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Energi Terbarukan, Keputusan Gubernur tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, serta roadmap transisi energi hingga tahun 2050.

“Yang penting bagi kami adalah: kebijakan sektoral ini tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas meja. Kami ingin setiap butir kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan nyata di lapangan, dengan indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Untuk memperkuat dasar kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB—dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Denmark melalui kedutaannya di Jakarta—telah menyelesaikan pemetaan pembaruan potensi energi terbarukan berbasis GIS. Hasilnya, yang mencakup potensi energi surya, angin, biomassa, mikrohidro, hingga geotermal, telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui website resmi Dinas ESDM NTB.

“Menariknya, sebagian besar potensi energi terbarukan ini justru berada di Pulau Sumbawa, yang luas wilayahnya tiga kali lipat dari Pulau Lombok. Namun, aktivitas ekonomi dan pusat permukiman masih terkonsentrasi di Lombok. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan distribusi energi, sekaligus peluang besar untuk mendorong pembangunan yang lebih merata antarpulau,” jelas Niken.

Ia menutup paparannya dengan penegasan bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi atau lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial dan inklusivitas. “Transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata—terutama oleh kelompok yang selama ini terpinggirkan,” ujarnya.

Proyek WE for JET sendiri menargetkan pada tahun 2028, perempuan dan kelompok disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam proses transisi energi di Indonesia. Di NTB, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal diharapkan dapat menjadi model percontohan nasional dalam mewujudkan transisi energi yang benar-benar berkeadilan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan mitra WE for JET, sekaligus memastikan bahwa aspek pengelolaan keuangan—yang menjadi fondasi keberlanjutan program—dipahami dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel oleh seluruh pihak terkait.

Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada kelompok rentan, NTB menunjukkan langkah nyata menuju masa depan energi yang tidak hanya bersih, tetapi juga adil dan inklusif bagi semua.

Penulis:Yudi Sutowibowo  
Dokumentasi: Dinas ESDM NTB  
Redaktur: Niken Arumdati  

Artikel ini dapat disiarkan ulang dengan mencantumkan sumber esdm.ntbprov.go.id.

---