• Oleh Administrator
• - Nov 25, 2024
• - Berita

Nelayan NTB Dapat Perhatian Khusus: BPH Migas, Pertamina, dan ESDM NTB Tinjau Kendala Distribusi BBM Bersubsidi

Lombok Barat – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar pada 22 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) serta mendengar langsung masukan dan kendala dari para operator maupun nelayan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam kunjungan tersebut, Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menghambat nelayan dalam memanfaatkan layanan SPBUN. Salah satu kendala utama yang disoroti adalah proses pengurusan dokumen berupa pas kecil untuk kapal di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan pas besar untuk kapal di atas 7 GT.

“Kami bertemu dengan ketua koperasi dan operator SPBUN, dan mereka memberikan banyak masukan terkait perizinan dan kendala operasional. Pengurusan pas kecil dan pas besar menjadi tantangan utama, yang berdampak pada kelancaran penyaluran BBM bersubsidi,” ujar Saleh.

Untuk memahami lebih jauh, pihak BPH Migas juga berdiskusi dengan KSOP Lembar. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa proses pengajuan dokumen kapal sering terkendala oleh kurangnya pemahaman nelayan serta waktu penyelesaian yang cukup panjang. Namun, Saleh menegaskan bahwa pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun langkah-langkah terobosan guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Kepala Dinas ESDM NTB, H. Sahdan, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyatakan komitmennya untuk membantu nelayan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan KSOP dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah administrasi yang menjadi penghambat utama.

“Kami akan bekerja sama dengan KSOP Lembar dan instansi lainnya untuk mempercepat pengurusan pas kecil dan pas besar. Langkah ini penting agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lancar, sehingga aktivitas nelayan tidak terganggu,” tegas Sahdan.

Lebih lanjut, Sahdan mengungkapkan rencana untuk mengumpulkan data nelayan yang belum memiliki dokumen pas kecil maupun pas besar. Data tersebut akan menjadi dasar dalam mempercepat proses administrasi dan memastikan semua nelayan dapat mengakses BBM bersubsidi secara adil.

Saleh menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan. “Dengan adanya SPBUN dan kemudahan akses BBM bersubsidi, kami berharap produktivitas nelayan meningkat, dan akan muncul sentra-sentra perikanan baru yang lebih produktif. Semua kendala harus segera diselesaikan agar nelayan dapat bekerja dengan optimal,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi momen penting dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan berjalan dengan baik. Kolaborasi antara BPH Migas, Pertamina, Dinas ESDM NTB, dan KSOP diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi nelayan, sehingga mereka dapat mendukung pertumbuhan sektor perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

Kunjungan ini mendapat tanggapan positif dari para operator SPBUN dan nelayan di wilayah Lembar. Mereka berharap adanya percepatan dalam pengurusan dokumen serta peningkatan fasilitas SPBUN untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan secara berkelanjutan.

Dengan adanya langkah konkret dari berbagai pihak, distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan diharapkan menjadi lebih efisien, mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mendorong pembangunan sektor perikanan di NTB.

Penulis: Yudi Sutowibowo
Redaktur: Niken Arumdati

Konten ini dapat disiarkan ulang dengan mencantumkan sumber: desdm.ntbprov.go.id

---